JAKARTA — Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dinilai perlu diiringi dengan tata kelola dan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu sorotan dalam National Law Forum 2026 yang digelar Dewan Perhimpunan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) di Hotel Kutai Raja, Jakarta, Senin (25/8/2026).
Forum tersebut membahas sejumlah isu strategis yang bersinggungan dengan hukum, teknologi, tata kelola, serta perkembangan AI di Indonesia. Kegiatan menghadirkan narasumber dari unsur pemerintah, lembaga negara, akademisi, peneliti, hingga praktisi teknologi.
Forum dibuka dengan sambutan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI, H. Nezar Patria, serta paparan kunci dari Firman Jaya Daeli, Ketua Dewan Pembina Pusat Politik dan Keamanan Indonesia (Puspolkam).
Sejumlah pembicara lainnya turut memberikan perspektif dalam forum tersebut, di antaranya Joe Martin Chandra dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Farida Dewi Maharani selaku Direktur Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Dr. Stepi Anriani selaku akademisi, peneliti dan pemerhati intelijen keamanan nasional, serta Arizki Putra Rahman, IT Enthusiast sekaligus CEO Nbie Solutions.
Dalam kesempatan tersebut, Arizki menilai forum yang digagas PERMAHI menjadi ruang penting untuk mempertemukan perspektif hukum dan teknologi yang semakin tidak dapat dipisahkan di era digital.
“Terima kasih, saya pribadi hadir sebagai salah satu narasumber dalam acara National Law Forum yang diadakan oleh PERMAHI. Tema yang diangkat sangat relevan, khususnya mengenai tata kelola dan bagaimana kita menghadapi perkembangan teknologi,” ujar Arizki.
Arizki mengatakan, materi yang disampaikannya turut membahas fundamental pemanfaatan teknologi dan AI, termasuk potensi manfaat serta risiko yang muncul seiring dengan semakin luasnya penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan.
Menurutnya, perkembangan AI tidak cukup hanya direspons dari sisi kemampuan teknologinya. Aspek hukum dan tata kelola juga harus dipersiapkan agar inovasi dapat berkembang secara bertanggung jawab.
“Ke depan bukan hanya regulasi mengenai penggunaan gadget atau teknologi informasi, tetapi kita juga membutuhkan regulasi terkait AI. Perkembangan AI harus diantisipasi dengan baik agar memberikan manfaat sekaligus mampu meminimalkan berbagai potensi ancaman,” jelasnya.
Arizki juga menyinggung bahwa perkembangan kebijakan AI di Indonesia perlu dikawal secara bersama-sama. Ia menyebut, dalam forum tersebut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan mengenai proses Peta Jalan AI Nasional.
Ia menilai dampak perkembangan AI akan semakin luas, tidak hanya terhadap sektor teknologi, tetapi juga hukum, pendidikan, ekonomi, hingga kehidupan sosial masyarakat. Kondisi tersebut, kata dia, membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
“PERMAHI sangat aktif dan membuka potensi kerja sama, baik dari sisi tata kelola AI, hukum, pendidikan hukum, ekonomi maupun sosial. Berbagai hal yang menyentuh aspek hukum dapat menjadi bahan pembahasan bersama,” katanya.
Arizki berharap forum seperti National Law Forum tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan.
“Harapan kita, berbagai persoalan yang berkaitan dengan hukum, teknologi, sosial dan pendidikan dapat dikaji bersama. Hasilnya kemudian bisa menjadi solusi dan rekomendasi yang disampaikan kepada pemerintah serta lembaga terkait,” tuturnya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa kemajuan teknologi perlu tetap berada dalam koridor kepentingan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Menurutnya, teknologi seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat persatuan serta mendorong kemajuan masyarakat, bukan menjadi sumber perpecahan.
“Pesan saya, perkembangan teknologi harus kita kawal bersama. Kita berharap Indonesia tetap bersatu, sesuai dengan martabat dan nilai-nilai Pancasila serta semangat Merah Putih,” pungkas Arizki.
Melalui forum tersebut, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, praktisi teknologi, mahasiswa hukum, dan masyarakat diharapkan semakin diperkuat. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi salah satu kunci untuk memastikan perkembangan AI di Indonesia berjalan seiring dengan kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan kepentingan nasional.
Narasumber:
Arizki Putra Rahman — IT Enthusiast & CEO Nbie Solutions
